oleh

INDONESIA PASCA JOKOWI: Dances with Wolves (6) The Whistleblowers: Awas Tentara Merah!

-Politik-443 views

Sri-Bintang Pamungkas

Beberapa tahun silam SBP pernah menulis, seorang Hakim di New York, Amerika Serikat, menyatakan bahwa razia terhadap orang-orang Kulit Hitam di jalan-jalan adalah melanggar Hukum. Kebiasaan merazia seperti itu kemudian diakhiri, karena tidak ada alasan khusus.

Di Jakarta, juga ada larangan razia semacam itu. Pihak Polri pernah mengumumkan bahwa merazia para pengendara sepeda motor itu ada aturannya. Salahsatu aturan itu mengatakan, bahwa saat akan dilakukannya razia harus diberitahukan kepada masyarakat dan ada Tanda di Tempat dilakukannya Razia tersebut. Entah Aturan itu masih ditaati pelaksanaannya oleh Polantas atau tidak, Sepertinya tidak!

Lalu belum lama ini ada Polemik soal Polisi meminta Pengendara di jalan agar berhenti dan menyerahkan HP-nya untuk diperiksa. Tentu karena perasaan Ketidakadilan, maka perkara pemeriksaan HP ini sampai ke tangan Mahkamah Konstitusi. Yang menarik adalah Komentar seorang Hakim Konstitusi, diambil bagian yang menarik saja, bahwa tindakan Polisi itu dibenarkan karena salahsatu tugas polisi adalah demi keamanan.

Bisa dibenarkankah secara hukum pernyataan dan pendapat Hakim Konstitusi tersebut?! Tentu soal itu bisa diperdebatkan, dan dengan panjang-lebar, dari berbagai persepsi demi menegakkan keadilan. Dan tentu dengan keyakinan pula, bahwa pendapat seorang Hakim Konstitusi tidak selalu didasarkan pada kepiawaiannya dalam mengerti Konstitusi Kita.

Syahdan SBP mempunyai 3 (tiga) keponakan yang semuanya menggondol gelar Sarjana Hukum… Maklum, Eyang Kakung mereka seorang Hakim. Bapak dan Ibunya pun Sarjana Hukum. Menjelang SBY terpilih menjadi Presiden RI, ketiga keponakan SBP itu masuk ke dalam kelompok Pro-SBY, sedang SBP sudah tentu Kontra-SBY. Semua orang tahu, bahwa SBP selalu tidak setuju orang militer menjadi presiden, karena ilmunya adalah Ilmu Perang. Mereka tidak dididik dengan Ilmu Menjalankan Negara.

Tapi perdebatan SBP dengan keponakan-keponakannya itu tidak berhenti di situ… Mereka berdebat juga soal hukum, sebab SBP tahu bagaimana Hukum pernah berbuat tidak adil dan benar terhadap dirinya. Para keponakan itu mengatakan, bahwa Hukum Kita Itu sudah benar. Yang sering salah adalah para Pelaksananya. Tentu SBP lebih setuju dengan pendapat, bahwa seburuk-buruk Hukum, kalau Pelaksananya benar maka keadilan tetap bisa dicapai.

Jadi di Republik kita ini, baik Hukumnya maupun Hakim-hakimnya keduanya bisa GOMBAL!. Demikian kata-kata SBP di akhir perdebatan itu. Dalam kenyataannya, Pasal-pasal Penghinaan kepada Presiden dicabut, tapi Kasasi Mahkamah Agung yang menghukum SBP juga dibatalkan sendiri dalam Peninjauan Kembali.

Carut-marut Hukum dan Hakim serta Penegakan Hukum di Republik ini berlanjut terus dari sejak jaman Soeharto sampai jaman Jokowi. Tanpa ada sedikitpun indikasi akan adanya perubahan menuju perbaikan. Hukum-hukumnya, sebutlah dari PMA, ITE, HIP, Cipta Kerja sampai IKN dan Hakim-hakimnya di Mahkamah Konstitusi dan jajaran Mahkamah Agung. Semua masih sama-sama GOMBAL. Mereka semua menghabiskan uang Negara secara percuma.

Ambillah contoh UU ITE yang kelahirannya dibidani seorang Guru Besar Ahli Komunikasi dari ITS. Siapa yang yakin bahwa Undang-Undang itu “tidak GOMBAL”?! Ambillah si Dewi di Sidang PN Jakarta Selatan sebelum ada Covid-19. Dia bilang di FB: “Kenapa bikin Pabrik Vaksin Cina di Bogor, padahal tahu Vaksin impornya palsu…” Dewi kena lima bulan di MA. terbukti membenci Cina, katanya!

Ambillah contoh lain, Kasus Ki Gendeng Pamungkas (Alm). Sejak jaman Soeharto Kaos-kaos Oblongnya selalu dihiasi dengan peringatan “Waspada Cinaisasi” atau “Waspada Dominasi Cina”, atau yang semacam itu. Tiga tahun lalu Polisi Patroli Ciber menggerebeg rumah KGP di Bogor, dan kemudian PN Bogor menjatuhinya 8 bulan penjara karena KGP dianggap “benci Cina”.

Kewaspadaan terhadap Dominasi Cina sudah ada sejak Peristiwa Mei 1963 di Bandung dan sebelumnya. Bahkan sebelum PP 10/1959 terbit. Para korban Hakim GOMBAL dan UU ITE-Cina GOMBAL itu hanya menyampaikan Peringatan Kewaspadaan terhadap Cinaisasi tersebut, terlebih-lebih karena Dominasi para Cina-Konglo itu dilahirkan oleh Rezim Soeharto sendiri… Ini bukan “rasialis” atau “benci Cina”, melainkan “menolak Cinaisasi”, “menolak Dominasi Cina”. Karena itu Hakim (dan Majelis Hakim) bisa MENOLAK melanjutkan Perkara (Surat Dakwaan) itu dengan alasan KABUR dan TIDAK JELAS antara PERINGATAN KEWASPADAAN dan BENCI terhadap Cina.

Para Rakyat Biasa, seperti Dewi, Nelly, KGP, Rijal, Jamran, bahkan ratusan dari mereka para Whistleblowers, yang tidak semua paham Hukum itu, tahu dan mengerti betul tentang perlunya Peringatan Kewaspadaan tersebut…. Masakan para Ahli Hukum Penghuni Gedung-gedung Megah seperti MK, MA dan Pengadilan-pengadilan dengan semboyan mentereng Justice for All, malah Blo’on. Padahal mereka dipercaya oleh Rakyat dan Negara untuk melindungi dan menyelamatkan Negara dan Rakyat dari penjajahan dan kejahatan dan karena itu digaji tinggi dengan kedudukan terhormat?!

Apakah sekarang, dengan masuknya jutaan Orang-orang Cina Daratan ke Indonesia itu “seruan Kewaspadaan itu masih dianggap melanggar hukum?!”. Apakah para Yang Mulia Hakim-hakim itu tetap “tidak melihat” (Jawa: Micek) dan “tidak mendengar” (Jawa: Mbudeg). Padahal semuanya sudah jelas-jemelas (Jawa: Ceto Welo-welo), dan disampaikan di muka Sidang Pengadilan, bahwa mereka adalah Tentara Merah?!

Belum terlambat sekarang ini, sekiranya the Supreme Courts itu, Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi menyampaikan LARANGAN KEPADA POLRI DAN KEMENTERIAN KEHAKIMAN untuk STOP MIGRASI CINA DARATAN dan DEPORTASI CINA MIGRAN. Alasan apa lagi yang kalian mau bikin untuk MENOLAK?! Tentunya juga LARANGAN bagi Lion Air dan Usaha-usaha Angkutan Udara dan Laut lainnya untuk STOP ANGKUT CINA MIGRAN dari DARATAN CINA!!

Kalau Razia HP, Razia Pajak STNK, Razia Ganjil-Genap dianggap “tidak terkait Keamanan Negara”, jelas “Perintah STOP MIGRASI CINA” dan “Perintah DEPORTASI CINA MIGRAN” sangat terkait dengan KEAMANAN NEGARA. Sebab, “…penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan… “ Jadi, mau menunggu apa lagi?! Tidak usah menunggu GUGATAN, terlebih-lebih tidak usah menunggu DIJAJAH…

Jakarta, 30 Januari 2022
@SBP

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed